Jika UU Desa Diberlakukan 20 Tahun Lalu

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sejatinya membawa misi mulia, yaitu adanya transformasi ekonomi politik di desa yang diharapkan bisa mendorong kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Desa didorong menjadi lebih demokratis secara politik dan mandiri secara ekonomi dengan mengoptimalkan aset yang dimilikinya.

Untuk mendorong kemandirian desa tersebut, desa diberikan keleluasaan merumuskan kewenangan yang bisa dijalankan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk menjalankan kewenangannya, desa mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang kemudian disebut dengan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan APBDesa. Selain dana desa, sumber-sumber pendapatan desa yang lain adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sujarwo, Kepala Desa Dasun Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah saat menjadi Nara Sumber dalam “Praktik-Praktik Baik Pengelaloaan Dana Desa”.

Jika UU Desa sudah diberlakukan 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Pertanyaan ini sempat diulas dalam diskusi yang bertemakan “Praktik-Praktik Baik Pengelaloaan Dana Desa” yang diselenggarakan oleh Sanggar Maos Tradisi (SMT) bekerjasama dengan IRE Yogyakarta, Guru Pendawa dan Lontar Institute di Pendopo Kartini, Sulang, 01 Agustus 2018.

Dalam diskusi tersebut, Sujarwo, Kades Dasun Lasum, Jawa Tengah, menjadi nara sumber menceritakan pengalamanya selama ini dalam mengelola dana desa. Yang terpenting ialah kita berani meyakinkan masyarakat bahwa kita bisa mewujudkan mimpi besar yang dimiliki. Kita tidak boleh cepat “masuk angin”, kita harus berani mewujudkan visi misi yang sudah kita janjikan. Dalam menjalankan tugas membangun desa, jangan pernah lupakan semangat untuk mensejahterakan warga desa. Harapannya, kita memiliki terobosan yang mampu membuat warna dalam optimalisasi asset dan potensi desa. Jika saja UU Desa sudah diberlakukan 20 tahun yang lalu, saya yakin Indonesia akan menjadi Negara yang maju sekarang. (shd/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *