Calon Bupati Gagal Jika Melanggar Aturan KPU

Pasangan calon bupati dan wakil bupati bisa dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan, apabila melanggar aturan kampanye dan membandel, meski sudah diberi surat peringatan.

Hal itu disampaikan Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kab. Rembang, hari Kamis (20 Agustus 2015), saat rapat koordinasi membahas persiapan kampanye di gedung hijau, kompleks rumah dinas wakil bupati.

Totok menandaskan pemasangan alat peraga kampanye tidak bisa dilakukan seenaknya oleh tim sukses pasangan calon. Semua ditangani langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rembang, mulai dari jumlah atribut hingga kampanye di media massa.

Ketika menemukan pelanggaran atribut kampanye, Panwas Pilkada akan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten, panitia pemilihan kecamatan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa, agar segera ditertibkan.

Begitu pula siaran iklan kampanye, batasan jumlahnya sudah ditentukan. Apabila melenceng, surat peringatan akan dilayangkan kepada calon yang bersangkutan. Jika masih membandel, pasangan calon tersebut bisa dibatalkan, tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Menurutnya, tahapan ini memang rawan. Namun selama calon tertib dan mau peduli, tidak akan ada masalah.

Divisi kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Rembang, M. Salam menjelaskan pihaknya sudah menetapkan jumlah alat peraga kampanye, spanduk 1 di setiap desa, 10 buah umbul umbul di tingkat kecamatan dan 5 baliho di tingkat kabupaten, untuk setiap pasangan calon. Materinya, seperti foto dan tulisan berasal dari pasangan calon. Sedangkan pembuatan dan pemasangan ditanggung oleh KPU Kabupaten.

Soal siaran iklan kampanye di radio dan koran, M. Salam mengaku belum berkoordinasi dengan kalangan media cetak dan elektronik, karena waktu kampanye melalui media masih lama, yakni 14 hari sebelum masa kampanye selesai.

M. Salam menambahkan media kampanye lainnya yang diperbolehkan meliputi kalender, gelas, kartu nama, payung, bolpoin, sticker, kaos, topi dan pin.

Sejumlah tim kampanye pasangan calon menganggap aturan sekarang memang kurang mengena kepada pemilih, karena jumlah atribut terbatas. Semua alat peraga didanai anggaran daerah, tidak seperti Pilkada sebelumnya, ditanggung pasangan calon, sehingga jumlahnya sangat banyak.

Namun karena sudah diputuskan, mereka siap mematuhi. Apalagi semangat dari regulasi itu, demi mengedepankan asas keadilan. Jangan sampai calon bermodal besar, menguasai pemasangan alat peraga kampanye, daripada calon yang mengantongi dana pas pasan.

Sebelum kampanye berlangsung, atribut yang cukup mencolok di Kab. Rembang adalah milik Abdul Hafidz – Bayu Andriyanto, pasangan calon perseorangan. Tak hanya baliho baliho besar, tapi juga branding sejumlah mobil, sering mudah dijumpai.

Sumber : radior2b.com/2015/08/20/membandel-pasangan-calon-bisa-dibatalkan-tanpa-putusan-pengadilan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.